JABARNEWS.ID | CirebonrayaNews: Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon mengklaim kerugian akibat kerusuhan di Kabupaten Cirebon mencapai Rp10,49 miliar.
Berdasarkan informasi, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (30/8/2025), sekira pukul 13.00 WIB di kawasan kantor DPRD Kabupaten Cirebon dan Alun-Alun Pataraksa, Kecamatan Sumber. Aksi anarkis melibatkan lebih dari 500 orang dengan berbagai peralatan, mulai dari tongkat kayu, bambu, batu, hingga batu bata.
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan massa tidak hanya melakukan pengrusakan, tetapi juga pembakaran sebagian gedung DPRD serta penjarahan barang-barang milik DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, skala kerusakan yang ditimbulkan cukup parah karena hampir seluruh bagian gedung DPRD terdampak, baik rusak maupun terbakar.
“Kerugian yang dialami DPRD Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Sementara kerugian di Dinas Lingkungan Hidup tercatat sekitar Rp492 juta lebih. Total kerugian ditaksir Rp10,49 miliar,” kata Sumarni, Kamis (4/9/2025).
Ia menjelaskan, aksi massa dimulai dengan konsentrasi di sekitar Alun-Alun Pataraksa. Situasi yang semula berupa unjuk rasa kemudian berkembang menjadi tindakan perusakan.
Massa menyerang dengan batu dan benda tumpul, menjebol pintu, hingga masuk ke dalam gedung. Sejumlah ruangan di DPRD dijarah, termasuk barang-barang inventaris kantor. Tidak berhenti di situ, api kemudian menyala dan membakar sebagian bangunan.
“Tidak hanya DPRD yang terdampak, tapi juga kantor Dinas Lingkungan Hidup yang berada di kompleks tersebut. Inventaris kantor rusak, bahkan sebagian hilang dibawa massa,” ujar Sumarni.
Pihak kepolisian saat itu berupaya melakukan pengamanan dan penghalauan. Namun, karena jumlah massa sangat besar, eskalasi kerusuhan tidak dapat segera dikendalikan. Aparat baru bisa memukul mundur massa setelah tambahan personel diterjunkan.
Menurut Sumarni, kepolisian kini telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat langsung dalam aksi anarkis tersebut. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap siapa saja aktor intelektual di balik kerusuhan, termasuk pihak-pihak yang memprovokasi massa.
“Kami sudah mengamankan beberapa orang. Penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap dalang di balik peristiwa ini,” tegasnya.
Selain kerugian materiil, peristiwa ini juga berdampak pada pelayanan publik. Aktivitas kelembagaan DPRD sementara terhenti karena sebagian besar ruang kerja rusak parah. Pihak DPRD disebut akan mencari lokasi alternatif agar agenda pemerintahan tetap berjalan.
Kapolresta memastikan kepolisian bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah pemulihan situasi. Pengamanan di sekitar lokasi ditingkatkan untuk mencegah terulangnya aksi serupa.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman. Aparat gabungan disiagakan di titik-titik rawan,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang banyak.
“Kerusuhan ini bukan hanya merugikan lembaga pemerintahan, tapi juga merugikan warga. Karena akhirnya dana publik yang seharusnya untuk pembangunan harus digunakan untuk memperbaiki kerusakan,” kata Sumarni.
Hingga kini, aparat masih melakukan pendataan lebih lanjut terhadap kerusakan gedung dan inventaris yang hilang. Kepolisian menegaskan akan menindak tegas setiap pelaku yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun perencana. (*)
